Profesionalisme Korpri

PROFESIANALISME KORPRI DALAM ERA REFORMASI

Oleh: Subandi, S.Pd

 BAB I

PENDAHULUAN 

  1. A.   Latar Belakang Masalah

Latar belakang sejarah Korpri sangat panjang, pada jaman penjajah kolonial Hindia Belanda pegawai diambil berdasarkan kebutuhan kolonial. Pegawai diambil dari kalas bawah sebagai pegawai kasar. Beralihnya kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai esk Hindia Belanda dipekerjakan menjadi pegarai pemerintah Jepang. Kekalahan Jepang kepada Sekutu, sehingga bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdini Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika perubahan kepegawaian Indonesia dimulai pegawai NKRI, RIS ditandai jatuh bangunnya kabinet akibat sistim multi partai berimbas pada prinsip penilaian prestasi dan karir pegawai negeri yang fair dan sehat diabaikan. Dominasi partai dalam pemerintahan  terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak.

Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri “merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan” (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI”.

Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya kepartai tertentu. (GIW/www.tni-au.mil.id)

Setelah masa reformasi Korpri bertekat netral tidak lagi menjadi alat politik. Kepala Negara setelah era reformasi mendorong tekat korpri untuk senantiana netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiana berpegang teguh pada profesional. Senantiasa berpegang teguh pada panca Prasetia Korpri.

Rakernas KORPRI Tahun 2003 yang lalu (Batam, 19-20 September 2003) menyimpulkan arti Netralitas. Berdasarkan hasil rumusan Komisi III diungkapkan bahwa Netralitas KORPRI

  1. Netral bukan berarti Golput, netral berarti tidak diskriminatif dalam perumusan dan penetapan kebijakan serta pemberian pelayanan.
    1. B.  Rumusan Masalah
  1. Memiliki Kompetensi dan Professional dalam berkarya
  2. Mengupayakan kesejahteraan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan semua komponen aparatur negara dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
  3. Secara Pragmatis menempatkan sebagai wahana pembelajaran, penggodokan, dan pendewasaan guna membangun kapasitas KORPRI sebagai salah satu Pusat Keunggulan Bangsa

Latar belakang sejarah Korpri selalu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara mengimbas segala sendi kehidupan bermasyarakat. Korpri sebagai pelayan publik mampukah bertindak secara profesional? Mampukah Korpri bertindak dan berwawasan netral tanpa terpengaruh dinamika era reformasi? Mampukah Korpri mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara?

Permasalahan timbul didasari keinginan Korpri untuk menunjukkan darma bakti dan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Anggota Korpri sebagai aparatur pemerintah dapat menjadi panutan bagi basyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.  Profesionalisme

Dalam pembukaan anggaran dasar Korpri profesional mengacu pada efesiensi dan efektivitas daya juang organisasi dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional maupun internasional. Korpri harus mempertajam visi dan misinya dalam menegakkan disiplin pegawai sehingga dapat menjadi ruh spriritual ke dalam nurani setiap pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berbobot.

Korpri sebagai aparatur negara harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance) dan mampu melayani masyarakat dari semua lapisan. Peningkatan profesional korpri dilakukan dengan berbagai cara.

Pertama, peningkatan profesional pegawai terlihat pada sosok cekatan, dan trampil mengemban tugas dilapangan dapat diwujudkan dengan pendidikan dan pelatihan secara berkala. Berperan aktif dalam usaha pemerataan dan perluasan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mendukung pengembangan karir anggota. Kedua, memantapkan pemahaman anggota terhadap kebijaksanaan, pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima. Ketiga, memantapkan hubungan antara anggota agar dapat meningkatkan peran sertanya di dalam mensukseskan pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing. Keempat, memberikan masukan dalam pengembangan karier anggota pada setiap tingkatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan. Kelima, meningkatan pemberdayaan perempuan pada semua jenjang kepengurusan. Keenan, pembinaan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kecintaan kepada tanah air, seperti Upacara Bendera tanggal 17 Agustus/peringatan hari nasional dan kewajiban menyanyikan lagu “Indonesia Raya” pada setiap pembukaan rapat / pertemuan yang diakhiri dengan lagu “Bagimu Negeri” pada akhir pertemuan/rapat. Ketujuh, pembinaan sosial budaya antara lain melalui pemeliharaan tradisi setempat pada acara kunjungan antar pengurus KORPRI yang dilakukan secara berkala. Kedelapan, membentukan kelompok pembinaan rohani pada tiap jenjang kepengurusan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  1. B.  Netralitas

PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.

  1. C.  Kesejahteraan

Usaha dan kesejahteraan anggota Korpri dapat diperjuangkan melalui beberapa cara: Pertama, pengembangan usaha melalui pemberdayaan asset KORPRI dan potensi anggota. Kedua, bekerjasama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain di dalam dan di luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan dasar dan fungsi KORPRI. Ketiga, mendirikan usaha-usaha sosial, ekonomi, pendidikan dan usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Keempat, mengusahakan peningkatan pemeliharaan kesehatan anggota beserta keluarga dan pengadaan perumahan bagi anggota. Kelima, mengusahakan terwujudnya penyetaraan secara menyeluruh bagi tenaga-tenaga profesional anggota KORPRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Keenam, mengusahakan adanya representasi KORPRI dalam badan-badan yang menghimpun dana iuran wajib anggota antara lain Askes, Taspen, Bapertarum, Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia, dan lain-lain. Ketujuh, mengembangkan usaha-usaha kegiatan lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, antara lain melalui pemberdayaan Koperasi, Yayasan dan Badan Usaha. Kedelapan, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap pengelolaan usaha KORPRI.

BAB III

PENUTUP

  1. A.  Kesimpulan

Sejarah kepegawaian dimulai masa kolonialisme Hindia Belanda mengalami perubahan dan dinamika perjalanan menjadi Korpri profesional, netral dan sejahtera. Kendala, keterpihakan pada organisasi tertentu dan pemerintahan pada masa perkembangannya mendewasakan Korpri untuk terus maju dan berkarya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keinginan luhur Korpri dapat diwujudkan dengan program-program Korpri melalui visi dan misi yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korpri.

Korpri sebagai aparatur negara menghadapi tantangan besar pada era globalisasi dalam percaturan dunia modern. Keharusan Korpri, profesional, netral dan sejaktera dapat terwujut dengan program-program terencana dan berkesinambungan yang dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab.

  1. B.  Kritik dan Saran

Kecenderungan sikap Pegawai Republik Indonesia yang bermental feodal dan elitis serta status priyayi yang diwariskan pemerintah kolonial. Keluhan masyarakat pada pelayanan publik cenderung birokratif berkepanjangan dan lambat. Sikap korup yang menjalar semua lapisan masyarakat. Keberpihakan pada organisasi tertentu  harus dihilangkan dari Korpri dengan bersikap profesional, netral, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar Korpri

Anggaran Rumah Tangga Korpri

Tabloit KORPRI No 03, Edisi Tahun 2006 tahun ke IV

Sambutan Ketua Umum DPN Korpri pada Acara Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Korpri Periode Tahun 2004-2009 tanggal 30 Desember 2004

Sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional Korpri pada Hari Ulang Tahun Korpri ke-34 Tanggal 29 November 2005.

Sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional Korpri pada Hari Ulang Tahun Korpri ke-35 Tanggal 29 November 2006.

Keputusan Musyawarah Nasional VI Korpri Tahun 2004.

Profesionalisme Korpri, http//cennya95.wondpress.com

Profesionalisme Korpri, http//setjen.esdm.go.id

www.korpri.or.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: